PILKADA DIKALA PANDEMI

Respon Pengguna Twitter; Analisis Drone Emprit

Oleh: Sunandar Macpal

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar secara serempak  pada masa pandemi COVID-19, terdapat 270 daerah yang memilih kepala daerahnya. Tahapan Pilkada dimulai dari akhir Agustus hingga Desember 20201. Sejumlah pihak telah mengusulkan untuk penundaan pilkada  serentak  2020  misalnya  ormas  Islam  besar  Indonesia  seperti  Nahdlatul-Ulama2   dan

Muhamadiyah3,4, ICW5  bahkan sampai awal Oktober  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI)6  merekomendasikan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada tahun ini. Tidak hanya dari organisasi, usul penundaan pilkada juga datang dari akademisi, 7,8,9,10  para tokoh seperti Jusuf Kalla11, Gus Mus,12, Said Aqil13  Azyumardi Azra14, sampai Habib Riziq15  namun pemerintah bersama DPR memutuskan pilkada 2020 tetap dilaksanakan16,17,18,19. Usulan penundaan pilkada bukan tanpa alasan, di tengah pandemi Covid-19 pelaksanaan pilkada bisa

1  https://www.detik.com/tag/pilkada-2020

2  https://www.nu.or.id/post/read/123300/pbnu-minta-pilkada-serentak-2020-ditunda

3  https://covid19.muhammadiyah.id/muhammadiyah-tunda-pilkada/

4  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/11570671/pp-muhammadiyah-apa-gunanya-pilkada-kalau-

rakyat-sakit-dan-meninggal

5  https://nasional.tempo.co/read/1392338/minta-pilkada-2020-ditunda-icw-demi-keselamatan-warga-dan-tekan-

kecurangan

6  https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/15420791/lipi-rekomendasikan-pemerintah-tunda-pilkada-2020

7  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923083612-32-549702/akademisi-hingga-elemen-buruh-di-

yogya-minta-pilkada-ditunda

8  https://jatimnet.com/akademisi-desak-pemerintah-tunda-pilkada-serentak

9  https://ayobandung.com/read/2020/09/07/126682/tidak-taat-prokes-covid-akademisi-pilkada-lebih-baik-

ditunda

10  https://republika.co.id/berita/qg9zn4396/akademisi-tak-taat-prokes-covid-pilkada-lebih-baik-ditunda

11  https://kumparan.com/kumparannews/jusuf-kalla-minta-kpu-tunda-pilkada-2020-hingga-vaksin-corona- ditemukan-1uEIGiCPaAf?utm_medium=post&utm_source=Twitter&utm_campaign=int

12  https://republika.co.id/berita//qhb2aq428/gus-mus-ungkap-keresahan-terkait-pilkada-di-masa-covid-19

13  https://nasional.tempo.co/read/1389262/pilkada-2020-ketua-pbnu-said-aqil-agenda-politik-bisa-

ditunda?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Nasional_Ika

14  https://news.detik.com/berita/d-5187425/minta-pilkada-ditunda-azyumardi-azra-saya-golput

15  https://www.gelora.co/2020/09/bahayakan-nyawa-umat-habib-rizieq.html

16  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921115529-32-548867/jokowi-tegaskan-pilkada-tak-akan-

ditunda

17  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200908114433-32-543915/jokowi-pilkada-serentak-2020-harus-

tetap-dilakukan

18  https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35762486/masih-pandemi-covid-19-dpr-dukung-pilkada-2020-

tetap-dilaksanakan-9-desember-2020

19  https://www.alinea.id/pemilu/pilkada-serentak-2020-tetap-dilaksanakan-pada-9-desember-b1ZTF9xpS

saja mengakibatkan peningkatan kasus positif Covid-19. Kejadian penularan Covid-19 selama tahapan pilkada dimulai dari sejumlah penyelenggara yang positif Covid -1920,21,22,23. Di Boyolali,

96 orang Panwaslu positif Covid-19 setalah melaksanakan tugas pengawasan pemilu24. Selain penyelenggara, peserta juga terpapar Covid-19, menurut Ketua KPU pada tanggal 10 September sudah ada 60 orang calon yang positif Covid 25,26,27  bahkan ada yang meninggal28,29. Bawaslu juga mengungkapkan bahwa terdapat 50 Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan tinggi dalam konteks pandemi Covid-19, hal ini didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada yang diupdate pada September 202030.

Metode

Pilkada yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi tentu menghadirkan respon pada masyarakat yang dinyatakan melalui media sosial. Media sosial menurut Bossio (2017) memungkinkan para penggunanya baik individu maupun kelompok untuk mengkonstruksi dan membagikan representasi tertentu dari identitas maupun kejadian-kejadian melalui profil atau konten  buata  dalam  jariangna  sosial  public  atau  semi-privat,  melihat,  membagikan  atau

mendiskusikan konten31. Tulisan ini bermaksud memotret bagaimana pengguna twitter dalam

merespon isu pilkada sertentak 2020. Penambangan data dan analisis menggunakan data social media  monitoring  tool Drone  Emprit  Academic  yang  disediakan  oleh  Universitas  Islam Indonesia. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan percakapan twitter selama dua pekan sejak tanggal 22 September sampai 6 Oktober 2020, dengan menggunakan kata kunci

“pilkada 2020”.

20  https://nasional.kompas.com/read/2020/06/07/22501551/anggota-bawaslu-ri-ratna-dewi-pettalolo-positif- covid-19

21  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/19/17143861/sebelum -positif-covid-19-komisioner-kpu-pramono- ubaid-berkunjung-ke-makassar

22  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/19/12441551/arief-budiman-positif-covid-19-kpu-telusuri-sumber-

penularan

23  https://regional.kompas.com/read/2020/09/29/07452421/ketua-bawaslu-bukittinggi-positif-covid-19-

penyelenggara-pemilu-yang

24  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200907170008-32-543696/96-petugas-bawaslu-boyolali-positif-

corona-usai-awasi-pilkada

25  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/10/15313681/kpu-60-calon-kepala-daerah-terpapar-covid-19

26  https://news.detik.com/berita/d-5177176/pemerintah-60-bakal-calon-kepala-daerah-positif-corona

27  https://www.cnbcindonesia.com/news/20200917190028-4-187625/duh-60-bakal-calon-kepala-daerah-positif- covid-19

28  https://nasional.tempo.co/read/1393040/kpu-tiga-calon-kepala-daerah-meninggal-karena-covid-19

29  https://nasional.tempo.co/read/1392754/positif-covid-19-calon-inkumben-pilkada-bangka-tengah-ibnu-saleh-

meninggal

30  https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/16573541/50-kabupaten-kota-penyelenggara-pilkada-masuk-

kategori-rawan-tinggi-terkait

31 Bossio, Diana. 2017. Journalism and Social Media: Practitioners, Organisations and Institutions. Palgrave

Macmillan: Hawthorn.

Hasil

Selama   dua   pekan   terakhir,   angka percakapan pengguna twitter tentang pilkada serentak masih sangat tinggi di mana tercatat lebih dari tiga puluh dua ribu percakapan. Percakapan tertinggi terjadi pada tanggal 26

September dengan mention mencapai 10.166 kali. Pada tanggal ini postingan yang paling banyak mendapatkan re-tweets adalah postingan dari Agus Susanto @Cobeh09 dengan  891  kali  re-tweets  dan  2.191  kali likes.  Kemudian  disusul  oleh  akun  Rizal

Ramli @RamliRizal yang mendapatkan 751 kali re-tweets, dan 2.287 likes.

Sebaran  data  percakapan  di  dasarkan  hari,  terbanyak  terjadi  pada  hari  sabtu  di  mana terdapat 10.170 kali, kemudian pada hari kamis sebanyak 6.500 kali. Pada hari Sabtu, cuitan dari Geisz Chalifah @GeiszChalifah tweet yang paling banyak mendapatkan respon. Sementara didasarkan pada sebaran data setiap jam-nya, waktu yang paling aktif ada pada siang hari yakni dimulai dari pukul 10.00 pagi sampai pukul 14.00 siang. Pada rentang waktu ini, percakapan mencapai angka di atas 2000 kali, dengan angka percakapan paling tinggi terjadi pada pukul

11.00 yang menyentuh angka 4.107 kali tweets. Di dasarkan pada peta sebaran percakapan, pengguna twitter hampir di seluruh wilayah Indonesia menanggapi isu pilkada 2020, namun sangat banyak terkosentrasi di wilayah Jakarta.

Cuitan tentang pilkada serentak 2020 melibatkan 13.228 authors aktif, sebanyak 6.447 pengguna atau sekitar 48.74% merupakan identified authors. Dari 13.228 identified authors,

3.799 atau 82,12% merupakan authors dengan gender laki-laki, sementara sisanya 827 atau

17.88%  adalah  perempuan.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  perempuan  tentang wacana pilkada serentak dalam media sosial twitter masih sangat rendah. Top influencer dalam percakapan adalah @JukiHoki, @Cobeh09, @msaid_didu, @geloraco dan @tempodotco. Dari

100 top influencer, terdapat sejumlah akun dengan ava humas-polri yang berisikan narasi tentang

partisipasi dalam pilkada dan penerapan  protokol kesehatan selama tahapan pilkada.  Secara keseluruhan  nilai  total  untuk  bot  author  scores  adalah  1.85.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa percakapan tentang pilkada serentak 2020 merupakan cuitan dari akun-akun yang teridentifikasi bukan oleh akun robot.

Ava Top Influencer 1

Isu pilkada serentak tahun 2020 ternyata melahirkan sentimen negatif yang sangat tinggi dari pengguna twitter. Dari keseluruhan percakapan dalam dua pekan terdapat 32.184 kali percakapan atau hampir seratus persen menunjukkan sentimen negatif, dan hanya 106  mention yang positif, sisanya 20 mention menunjukan sentiment neutral. Emosi yang tercipta dari cuitan tentang  pilkada  2020,  di  dominasi  oleh  anticipation  dimana  lebih  dari  2.300  postingan. Sementara emosi trust hanya sebanyak 301 postingan.

Kesimpulan

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah masih tingginya angka penyebaran Covid-19 melahirkan sentimen negatif pada masyarakat. Hal ini tentu menjadi sangat wajar karena hampir menghabiskan satu kalender tahun 2020, berbagai macam aktivitas manusia mulai dari keagamaan, sosial, sampai pendidikan dibatasi guna mengurangi penyebaran virus korona, akan tetapi terkait pilkada, pemerintah seakan abai dengan tidak menunda pelaksanaanya.

 “NEW NORMAL” PADA MEDIA SOSIAL TWITTER

Sunandar Macpal1

1Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo

New Normal menjadi skenario yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. New Normal sebenarnya merupakan term dalam bisnis dan  ekonomi yang mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis yang terjadi pada tahun 2007-2008, setelah resesi global 2008-2012 dan saat ini dipakai untuk pandemic Covid-19. Istilah ini muncul dari konteks untuk meningkatkan kepercayaan para ekonom dan pembuat kebijakan bahwa ekonomi industri akan kembali ke cara terbaru setelah krisis keuagan 2007-2008. Istilah ini dipopulerkan oleh Mohamed A. El-Erian yang merupakan seorang bisnisman berdarah Mesir-Amerika yang juga merupakan penasihat ekonomi utama di Allianz. Istilah ini kemudian digunakan oleh ABC news, BBC News, New York Times dimana hal ini menjadi pertanyaan pada saat debat presiden AS tahun 2014. Sementera terkait dengan Covid-19, New Normal mengacu pada perubahan kehidupan sehari-hari dari kebanyakan orang, sebagaimana dikatakan oleh dokter dan Universitas Kesehatan di Kansas. Perubahan ini termasuk membatasi kontak antar manusia seperti jabatan tangan, pelukan dan menjaga jarak. Covid-19 menjadikan banyak orang bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah dan terdapat kemungkinan beberapa pekerjaan bisa saja menjadi permanen dilakukan dengan jarak jauh.

Pasca pernyataan Jokowi tentang new normal pada saat pembukaan Mal di Bekasi (26/5) new normal menjadi kata yang paling banyak dicari melalui mesin pencari google (lihat gambar 1). Ternyata trend ini tidak hanya terjadi pada mesin pencari Google, akan tetapi juga menjadi tren pada media sosial twitter. Berdasarkan data dari Drone Emprit, dalam tiga hari terakhir terjadi lonjakan percakapan dengan kata New Normal pada media sosial Twitter (lihat gambar 2). Pada hari yang sama (26/5) ketika pengumunan tentang new normal disampaikan pemerintah,percakapan tentang new normal telah mencapai 14 ribu kali cuitan, hari berikutnya naik menjadi 17.260 kali, sementara pada hari kamis (28/05) terjadi percakapan yang mencapai 29 ribu kali cuitan tentang new normal. Sampai hari Jumat (29/05) tercatat 102.874 kali percakapan tentang “new normal”. 

_______________________

[1] https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg

[1] El-Erian, Mohamed A., 2010, Navigating The New Normal In Industrial Countries, Washington DC: IMF Multimedia and Services Division, p. 13

[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-30/el-erian-says-the-u-s-alone-has-exited-the-new-normal

[1] https://abcnews.go.com/Business/Economy/story?id=7827032&page=1#.UHNPtdBrNDQ

[1] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-18992240

[1] https://www.bostonglobe.com/news/politics/2012/10/16/live-blog-second-debate-between-president-obama-and-mitt-romney/jZBJxCVCcUYpEA2ENcXFPP/story.html

[1] https://www.ksn.com/news/capitol-bureau/the-new-normal-after-coronavirus/

_______________________

Sentiman positif menjadi sentiment yang kuat yang disebarkakan oleh netizen melalui cuitan mereka tentang “new normal”. Selain itu, Ada kepercayaan yang dibangun netizen melalui media sosial twitter dimana, berdasarkan analisis terhadap emosi, “trust” menjadi emosi yang paling dominan sebanyak 889 postingan diikuti oleh “surprise” sebanyak 394 kali postingan dan “anticipation” sebanyak 234 kali. Emosi kepercayaan yang dibangun melalui media menjadi sangat wajar setelah mengalami pembatasan gerak dan aktivitas selama kurang lebih tiga bulan, dimana menurut kajian pembatasan dalam bentuk lockdown bisa mengakibatkan mental disorder, bahkan bisa menjadikan orang untuk bunuh diri. Semoga saja pilihan kebijakan “new normal” menjadi pilihan pamungkas yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi krisis akibat pandemic Covid-19.

_______________________

[1] https://www.weforum.org/agenda/2020/04/this-is-the-psychological-side-of-the-covid-19-pandemic-that-were-ignoring/

[1] https://www.suara.com/tekno/2020/05/23/114800/dokter-klaim-lebih-banyak-pencobaan-bunuh-diri-selama-lockdown-covid-19

Oleh :
Dr. Zuchri Abdussamad, S.I.K,. M.Si
Fachrun Yahya, M,Si

Di era informasi dan transparansi public seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government.
Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.
Sejak akhir tahun 2019 lalu, telah beredar kabar tentang jenis virus baru di Wuhan, Cina yang menyebabkan banyak masyarakatnya meninggal dunia. Kemudian, di awal tahun 2020 virus tersebut mulai menyebar  ke sebagian besar negara dan menyebabkan banyak warga di dunia meninggal sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Percepatan Penyebaran COVID-19 di Indonesia
Di Indonesia sendiri, virus ini mulai meluas penyebarannya sejak awal bulan Maret lalu. Berdasarkan data dari covid19.go.id bahwa jumlah masyarakat yang positif terpapar Covid-19 per tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1.528 orang dengan rincian 81 orang dinyatakan sembuh dan 136 orang meninggal dunia. Berkaitan dengan data tersebut dapat kita amati tentang percepatan Covid-19 dalam menjangkit manusia. Dihitung dari awal bulan Maret hanya 2 orang yang terpapar Covid-19 hingga akhir bulan Maret virus tersebut telah menyebar dan menjangkit ribuan warga Indonesia. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.

Pencegahan Penyebaran COVID-19 
Sebenarnya, kita dapat melakukan kegiatan pencegahan seperti rekomendasi dari WHO. Pertama, menjaga kesehatan agar imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, kedua mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan sabun, ketiga menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin, keempat menghindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum, kelima menghindari dalam menyentuh mata, hidung serta mulut, dan keenam menggunakan masker.
Adapun hal yang paling penting dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah menghindari kontak langsung antar manusia. Sehingga pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan himbauan untuk menghindari kontak dekat maupun kerumuman dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah kepada seluruh instansi, baik negeri maupun swasta. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang beberapa instansi dalam menerapkan Work From Home (WFH).

Alternatif Work From Home dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Sebenarnya di era digital saat ini, WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama pada penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan berbasis elektronik (teleconference) dan sebagainya.
Pada dasarnya, sudah ada inovasi kegiatan pemerintahan berbasis teknologi yang selanjutnya disebut dengan e-government. Secara istilah, e-government berasal dari Bahasa Inggris, yaitu Electronic Government yang artinya penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Sedangkan menurut ahli, e-government adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (Forman, 2005). Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik (e-service), seperti contoh KTP Elektronik serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online, seperti E-Kelurahan, BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, dan sebagainya. Sehingga meskipun WFH sejatinya pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal.

E-Government Sebagai Strategi Mengefektifkan Pelayanan Publik di Tengah Kondisi Wabah COVID-19

Apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Seperti yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2011:181) bahwa birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi penyelenggara pelayanan publik.
Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu ketepatan waktu, dan huruf l tentang kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Kemudian, merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional dan ayat (4) dijelaskan bahwa Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan dilaksanakannya e-government akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman Republik Indonesia maupun perwakilan akan lebih mudah dalam proses pengawasannya. Misalnya, dengan adanya pengelolaan pengaduan yang berbasis online sehingga masyarakat mudah mengakses dan Ombudsman Republik Indonesia dapat mengawasinya.
Selanjutnya berdasarkan aturan e-Government diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan e-Government untuk mendukung good governance (termasuk transparansi dan akuntabilitas publik) dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Adapun dalam program prioritas, e-government merupakan salah satu sektor prioritas Pembangunan Pitalebar Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Pada Pasal 7 dicantumkan prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia pada lima sektor, seperti e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Pengadaan. Sehingga terlihat jelas bahwa e-government sudah menjadi hal yang penting untuk diterapkan di berbagai bidang pemerintahan.
Adapun manfaat e-government, yaitu pertama mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses (keterbukaan informasi dan partisipasi) pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa e-government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu pertama, komitmen pemimpin, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service). Hal tersebut karena pemimpin atau dalam hal ini penyelenggara ataupun pelaksana layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dengan menerapkan e-government. Kedua, sarana dan prasarana, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah ketersediaan komputer/laptop, jaringan internet, dan sebagainya. Ketiga, sumber daya manusia, apabila komitmen pemimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat mengeksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Sehingga dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia (pegawai instansi dan sebagainya) diperlukan dalam proses pelaksanaan e-government. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Efektivitas PSBB
Gorontalo, 14 April 2020, Gubernur Provinsi Gorontalo H. Rusli Habibie mengajukan Permohonan Penetapan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB)  Kepada Menteri Kesehatan, melalui surat nomor : 44/Bappeda/45V/IV/2020. (Detik.com)
Resminya pelaksanaan PSBB Gorontalo ditandai dengan diberikanya persetujuan pelaksanaan PSBB di Gorontalo melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 pada tanggal 28 April 2020. Kemudian oleh Gubernur Gorontalo ditindaklanjuti dengan Pergub Gorontalo No. 15 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 152/33/V/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid 19 di Wilayah Provinsi Gorontalo. (Duke; 12/5/2020).
Apa itu PSBB.,?  PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (Covid-19). Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Tujuannya, untuk mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih besar lagi. Dalam Pasal 2 Permenkes itu, disebutkan bahwa sebuah wilayah baru bisa ditetapkan dalam status PSBB, jika memiliki dua poin ini: Pertama; Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, Kedua; Ada kesamaan dalam hal pola penyebaran penyakit dengan wilayah atau negara lain.
Jika melihat dua poin di atas, maka yang menjadi pertanyaan penting ‘apakah provinsi Gorontalo telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai daerah PSBB. Dengan memberhatikan episentrum penyebaran virus corona terbesar di Indonesia, dengan jumlah total kasus mencapai 4 orang positif  (15/4/2020). Hal ini bukan episentrum perhari. Melihat syarat ditentukan oleh Kementrian Kesehatan bisa saja memiliki multy tafsir oleh masing-masing Gubernur, namun jelas hal ini memiliki standar khusus dan bukan standar ganda dalam penerapan PSBB. Kebijakan ini memuai pro dan kotra.
Lockdown, secara harafiah artinya dikunci. Jika istilah ini digunakan pada masa pandemi penyakit seperti sekarang, lockdown bisa diartikan sebagai penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Tiongkok sudah mengeluarkan kebijakan lockdown untuk kota Wuhan sejak episentrum pertama kasus itu menunjukan lonjakan kasus secara signifikan. Di saat beberapa negara sudah memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, Indonesia melakukan strategi kebijakannya melalui karantina wilayah.. Istilah karantina wilayah ini ternyata memiliki definisi yang sangat berbeda dari lockdown. Karantina wilayah merupakan istilah lain dari social distancing atau physical distancing – dimana masyarakat Indonesia masih boleh berinteraksi asal menjaga jarak aman. (Mahfud MD.2020).
Lokaliti  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan ‘penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 32 tahun 2004) dengan factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan berupa; komunikasi, sumber daya, sikap aparatur (policy makers), struktur birokrasi, responsive dan keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. (Arifin Tahir.2014)
Namun Kebijakan (policy) yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang, maka Thomas R. Dey meragukan hal semacam itu.  Menurut Dey (Thoha, 2008:107) pemerintah acap kali melakukan hal-hal yang tidak konsisten dan tidak berulang.

Referensi :

Dunn, W. & Huger, 2003. Public Policy Analysis: An Introduktion; Secaond Edition (Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua), Gadjah Mada Univ.Press.Yogyakarta.
Duke Arie, Salah Kaprah Pergub PSBB Gorontalo.,Opini.kabarpublik.id.11/05/2020.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1978.
Fey/Wis. Analisis. PSBB Rasa Lockdown dan Maju Mundur Isu KRL. CNN Indonesia | Sabtu, 18/04/2020 16:05 WIB

Kemenkes RI Kabulkan PSBB di Provinsi Gorontalo

Mahfud Md., @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020), dalam Umah Anisatul. Pemerintah Mau Longgarkan Penerapan PSBB, Setuju?. NEWS – Anisatul Umah, CNBC Indonesia. 03/05/2020.
M. Aris Munandar. COVID-19: PSBB Rasa Lockdown. Selasa, 12 Mei 2020 | 13:29 WIB. Suara.com

Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–e-government-sebagai-strategi-dalam-meminimalisasi-penyebaran-covid-19-dan-efektivitas-pelayanan-publik
Olver, S. 2008. Strategi Publik Relations, Cetak E-Mail. e-mail: redaksi@peran konsultan dalam organisasie@indo.net.id.
Tahir, A. 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah’. Alfabeta. Bandung. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi.pdf
Wikipedia, “E – Government”,http://docs.docstoc.com/orig/262256/1b895aaa-de03-4dcf-8a55-776be47fe5bc.pdf
Dikunjungi 15 Oktober 2014